Kontak
Program Desa

kicknews.today – Warga Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur menggelar unjuk rasa di kantor desa setempat, Kamis (14/5). Aksi di bawah bendera Aliansi Masyarakat Bagik Payung Selatan (BPS) bersatu itu untuk menuntut Kasi Kesra, Zulkarnain diberhentikan.

Warga menilai Kasi Kesra jarang masuk kantor sehingga tugas dan tanggungjawabnya terbengkalai. Selain itu, mereka meminta pertanggungjawaban Kasi Kesra atas penyaluran JPS Sembako Gemilang 88 paket. Warga menuding JPS itu hanya disalurkan 80 paket saja. Sedangkan delapan paket lagi belum jelas peruntukannya.
“Kami minta Kades segera mencopot Kaur Kesra,” desak koordinator aksi, Zul Amri dalam orasinya. “Kalau tuntutan kami tidak direspon maka kami akan duduki kantor Desa dan akan menyegelnya sampai tuntutan kami diterima,” tegas Zul.

‎Aksi ratusan warga Bagik Payung tersebut sempat merusak pintu gerbang kantor Desa yang dijaga anggota TNI dan Polsek Suralaga. Mereka berusaha masuk dan bertemu dengan Pjs Kades, Fauzi maupun Camat Suralaga, Agus Masriadi guna menyampaikan tuntutannya.

Namun usaha mereka bisa diredam. Kapolsek Suralaga, IPTU Nicolas Aoesma memfasilitas pertemuan dengan Pjs Kades maupun Camat.

Camat Suralaga, Agus Masriadi menjelaskan, dirinya ingin menyelesaikan ‎masalah ini dengan tuntas sesuai dengan mekanisme yang ada. “Pemberhentian perangkat desa itu telah mendapat persetujuan camat, sehingga tidak ada permasalahan lainnya dikemudian hari, karena yang menjadi tuntutan massa aksi sudah dipahami,” ujarnya.

Pjs Kades Bagik Payung Selata, Fauzi menjelaskan pihaknya telah melakukan pemberhentian terhadap Kaur Kesra tersebut. Hal ini sebagaimana aspirasi yang dituntut massa aksi. Karena dengan berbagai alasan tidak pernah melaksanakan tugas sesuai tupoksinya, melainkan justru tugas lain yang dikerjakan. Begitu juga data gizi buruk maupun data Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diperintahkan sampai saat ini tidak pernah diserahkan. “Kami sudah melakukan teguran terhadap yang bersangkutan,” tegasnya.

Kemudian setelah itu, Kades membacakan pernyataan mengenai pemberhentian kaur Kesra tersebut. Dengan disaksikan muspika kecamatan maupun massa aksi. Untuk kemudian membubarkan diri dengan tertib.

Terpisah Kaur Kesra BPS, Zulkarnain saat dikonfirmasi mengaku tidak terima dengan kebijakan Pjs Kades yang memberhentikannya secara sepihak. Tanpa pernah memberikan teguran sampai tiga sesuai ketentuan yang ada. Apalagi pemberhentiannya tanpa adanya persetujuan dari BPD maupun yang lainnya. “Keputusan yang dikeluarkan kades itu sepihak,” tegasnya.

Karena itu, lanjut Zulkarnain dirinya tidak akan tinggal diam dengan akan mengambil langkah upaya hukum. “Pemberhentian dirinya dinilai cacat hukum dan tidak sesuai prosedur yang berlaku,” tegasnya. (Sul)

 

Gara-gara JPS Gemilang, Kades di Lombok Timur Pecat Kaur Kesra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *