Kontak
Program Desa

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1960
TENTANG
ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang :
a. bahwa perlu segera dilaksanakan Pembangunan Masyarakat Desa secara
masal dan integral dengan memberikan dorongan dan bimbingan kepada
swadaya masyarakat desa untuk menuju kepada terselenggaranya
masyarakat adil dan makmur yaitu masyarakat sosialis ala Indonesia,
b. bahwa mengingat urgensinya perlu diutamakan pembangunan yang seimbang
dibidang sosial-ekonomi dalam masyarakat desa;
c. bahwa usaha-usaha berbagai-bagai Departemen yang penting artinya bagi
penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa perlu dikoordinir
sebaik-baiknya dengan dijiwai oleh sistim demokrasi terpimpin
serta semangat Undang-undang Dasar 1945; d.bahwa organisasi
penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa perlu disesuaikan
dengan tugas dan kedudukan Departemen Transmigrasi, Koperasi
dan Pembangunan Masyarakat Desa serta tugas dan kedudukan
Kepala Daerah dalam sistim Pemerintah Negara Republik
Indonesia;
e. bahwa,berhubung dengan itu Peraturan Pemerintah No, 2, 27 dan 66
tahun 1957 ternyata tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perlu
dicabut serta dikeluarkan Peraturan yang baru.
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1959 yang
disempurnakan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 153 dan No. 154 tahun 1959
dan No. 21 tahun 1960;
Mendengar :
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 Juli 1960;

Memutuskan:

I. Mencabut:
1. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1957, Lembaran-Negara tahun
1957 No. 8;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1957, Lembaran-Negara tahun
1957 No. 69;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1957, Lembaran-Negara tahun
1957 No. 173;

II. Menetapkan.
Peraturan Presiden tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan
Masyarakat Desa, sebagai berikut:

BAB I
UMUM
Pasal 1
Tujuan pokok dari penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa ialah
terutama pembangunan yang seimbang dibidang sosial-ekonomi untuk
mempertinggi tingkat kehidupan rakyat dengan memperbesar produksi dan
pendapatan dengan swadaya masyarakat desa, sesuai dengan azas kekeluargaan
dan berpedoman kepada Manifesto Politik Republik Indonesia, secara masal
dan integral.
Pasal 2
Pada dasarnya pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Pembangunan
Masyarakat Desa terutama diserahkan kepada Kepala Daerah dengan dibantu
secara langsung oleh Biro Pembangunan Masyarakat Desa Departemen
Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.
Pasal 3
(1) Untuk melaksanakan Pembangunan Masyarakat Desa secara masal dan
integral diadakan Badan-badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa
dipelbagai taraf Pemerintahan dari pusat sampai kedaerah-daerah
dengan tugas:
a. secara aktif memberikan dorongan, bimbingan dan asuhan kepada
swadaya sehat dan unsur-unsur pendidikan dari masyarakat desa
untuk mencapai tujuan pokok Pembangunan Masyarakat Desa
tercantum dalam pasal 1 diatas;
b. mengadakan/menyelenggarakan koordinasi antara semua usaha-usaha
departemen-departemen/jawatan-jawatan dan badan-badan
Pemerintah lainnya yang mempunyai kewajiban langsung dengan
usaha Pembangunan Masyarakat Desa;
c. mengatur bantuan materi, bantuan teknis dari badan-badan
Pemerintah dan bantuan-bantuan lainnya sehingga terdapat suatu
bantuan yang bulat dan bermanfaat untuk Pembangunan Masyarakat
Desa;
d. mengadakan usaha-usaha untuk menumbuhkan dan membimbing
organisasi-organisasi kemasyarakatan desa yang bermanfaat bagi
penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa serta
menyelenggarakan koordinasi dan menyalurkan kegiatan-kegiatan
badan kemasyarakatan yang bergerak dalam lapangan Pembangunan
Masyarakat Desa dengan mengingat azas musyawarah;
e. mengadakan kerjasama seerat-eratnya dengan semua lapisan
masyarakat yang progresif, baik yang tergabung dalam suatu
organisasi maupun tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian dan
yang berpengaruh dalam masyarakat” sehingga tercapai sifat
gotong-royong dan kekeluargaan.
(2) Ditaraf pusat diadakan Dewan Penasehat Pembangunan Masyarakat Desa
dengan tugas memberi nasehat kepada Badan Koordinasi ditaraf pusat
sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), karena diminta ataupun tidak
diminta.

BAB II
ORGANISASI
Bagian I
Susunan Taraf Pusat
Pasal 4
(1) Dewan Penasehat Pembangunan Masyarakat Desa terdiri atas:
a. Menteri Pertama sebagai Ketua.
b. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai anggota.
c. Menteri Pembangunan sebagai anggota.
(2) Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa taraf pusat disingkat
B.K.P.M.D. Pusat terdiri atas:
a. Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa
sebagai Ketua merangkap anggota.
b. Wakil dari Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai
Wakil Ketua I merangkap anggota.
c. Wakil dari Penguasa Perang Tertinggi sebagai Wakil Ketua II
merangkap anggota.
d. Wakil dari Departemen Pengerahan Tenaga Rakyat sebagai anggota.
e. Wakil dari Departemen Pertanian sebagai anggota.
f. Wakil dari Departemen Perindustrian Rakyat sebagai anggota.
g. Wakil dari Departemen Agraria sebagai anggota.
h. Wakil dari Departemen Perdagangan sebagai anggota.
i. Wakil dari Departemen. Penerangan sebagai anggota.
j. Wakil dari Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
sebagai anggota.
k. Wakil dari Departemen Sosial sebagai anggota.
l. Wakil dari Departemen Kesehatan sebagai anggota.
m. Wakil dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga sebagai
anggota.
n. Wakil dari Departemen Agama sebagai anggota.
o. Wakil dari Departemen Urusan Veteraan sebagai anggota.
p. Wakil dari Lembaga Pendidikan/Perbankan serta badan-badan lain
yang mempunyai hubungan langsung dengan Pembangunan Masyarakat
Desa atas usul Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan
Masyarakat Desa sebagai anggota.
(3) Kepala Biro Pembangunan Masyarakat Desa dari Departemen Transmigrasi,
Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa adalah Sekretaris merangkap
anggota B.K.P.M.D. Pusat.

Pasal 5

(1) B.K.P.M.D. Pusat menyelenggarakan kerjasama antara Departemendepartemen/anggota-anggota untuk menentukan kebijaksanaan pelaksanaan
umum dan menyusun rencana pelaksanaan taraf nasional dalam soal
Pembangunan Masyarakat Desa serta menentukan pedoman-pedoman dasar
dalam segala hal yang mengenai pelaksanaan pembangunan masyarakat
desa.
(2) Biro Pembangunan Masyarakat Desa dari Departemen Transmigrasi,
Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa menyelenggarakan
administrasi pelaksanaan keputusan-keputusan B.K.P. M.D. Pusat dan
mengatur pekerjaan sehari-hari serta koordinasi dibidang
administrasi.

Bagian II
Susunan Taraf Daerah tingkat I/Daerah yang setingkat
Pasal 6
Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa Daerah tingkat I, disingkat
B.K.P.M.D. Daerah tingkat I terdiri atas :
a. Kepala Daerah tingkat I untuk daerah yang bersangkutan adalah Ketua
merangkap anggota.
b. Wakil dari Penguasa Perang adalah Wakil Ketua merangkap anggota.
c. Anggota-anggota dari B.K.P.M.D. Daerah tingkat I adalah Kepala-kepala
Jawatan/Instansi-instansi pada taraf Daerah tingkat I dari
Departemen-departemen sebagai dimaksud dalam pasal 4, serta para
Residen dilingkungan Daerah tingkat I dan wakil dari Instansiinstansi/Badan-badan dilingkungan Daerah tingkat I atas usul Kepala
Daerah tingkat I.
d. Wakil dari Jawatan Koperasi/Departemen Transmigrasi, Koperasi dan
Pembangunan Masyarakat Desa adalah Sekretaris merangkap anggota
B.K.P.M.D. Daerah tingkat I.
Pasal 7

B.K.P.M.D. Daerah tingkat I, melaksanakan kebijaksanaan B.K.P.M.D. Pusat
dan menyusun rencana pelaksanaan pada taraf Daerah tingkat I.

Bagian III
Susunan Taraf Daerah tingkat II
Pasal 8

Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa Daerah tingkat II, disingkat
B.K.P.M.D. Daerah tingkat II, terdiri atas :
a. Kepala Daerah tingkat II untuk daerah yang bersangkutan adalah Ketua
merangkap anggota.
b. Wakil Pembantu Penguasa Perang adalah Wakil Ketua.
c. Anggota-anggota dari B.K.P.M.D. Daerah tingkat II adalah Kepalakepala Jawatan/Dinas/Instansi pada taraf Daerah tingkat II dari
Departemen-departemen sebagai dimaksud dalam pasal 4. serta para
Wedana didalam lingkungan Daerah tingkat II dan wakil dari Instansiinstansi/Badan-badan dilingkungan Daerah tingkat II atas usul Kepala
Daerah tingkat II.
d. Wakil dari Jawatan Koperasi/Departemen Transmigrasi, Koperasi dan
Pembangunan Masyarakat Desa adalah Sekretaris merangkap anggota
B.K.P.M.D. Daerah-tingkat II.

Pasal 9

B.K.P.M.D. Daerah tingkat II melaksanakan instruksi-instruksi dari
B.K.P.M.D. Daerah tingkat I dan menyusun rencana kerja pada taraf Daerah
tingkat II.

Bagian IV
Susunan Taraf Daerah Kecamatan
Pasal 10

Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa Daerah Kecamatan, disingkat
B.K.P.M.D. Daerah Kecamatan terdiri atas:
a. Camat dari daerah yang bersangkutan adalah Ketua merangkap anggota.
b. Wakil Pembantu Penguasa Perang Kecamatan adalah Wakil Ketua merangkap
anggota.
c. Anggota-anggota dari B.K.P.M.D. Daerah Kecamatan adalah Kepalakepala/Instansi-instansi yang ada pada taraf Kecamatan dari
Departemen-departemen sebagai dimaksud dalam pasal 4, dan/atau wakil
Badan-badan/Instansi-instansi didalam masyarakat atas usul Camat.
d. Komisaris Pembangunan Masyarakat Desa untuk daerah yang bersangkutan
adalah Sekretaris merangkap anggota B.K.P.M.D. Daerah Kecamatan. Pasal 11
(1) B.K.P.M.D. Daerah Kecamatan melaksanakan program Pembangunan
Masyarakat Desa sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari B.K.P.M.D.
Daerah tingkat II.
(2) Untuk membantu B.K.P.M.D. Daerah Kecamatan secara langsung dan aktip
dan membantu pekerjaan koordinasi teknis sehari-hari diadakan
Komisaris Pembangunan Masyarakat Desa Daerah Kecamatan.
(3) Komisaris Pembangunan Masyarakat Desa Daerah Kecamatan diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan
Masyarakat Desa.

Pasal 12

(1) Pada dasarnya tanggung-jawab mengenai pelaksanaan program Pembangunan
Masyarakat Desa didesa diserahkan kepada Kepala Desa dengan dibantu
secara langsung dan aktip oleh orang-orang yang mempunyai minat dan
pengaruh dalam soal Pembangunan Masyarakat Desa yang diangkat oleh
Camat atas usul musyawarah desa.
(2) Kepala Desa dengan pembantu-pembantunya sebagai di-maksud dalam ayat
(1) merupakan Badan Pelaksana Pembangunan Masyarakat Deda, disingkat
B.P.P.M.D.

BAB III
SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
Pasal 13

(1) Biaya untuk melaksanakan Pembangunan Masyarakat Desa diusahakan dari
:
a. swadaya masyarakat;
b. keuangan Pemerintah Daerah/Desa;
c. bantuan Pemerintah Pusat;
d. bantuan-bantuan lainnya.
(2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai cara mengusahakan sumbersumber pembiayaan tersebut dalam ayat (1) diatur oleh B.K.P.M.D.
Pusat.

BAB IV
HAL-HAL LAIN
Pasal 14
(1) Dalam menjalankan tugasnya pimpinan Koordinasi Pembangunan Masyarakat
Desa supaya memperhatikan unsur-unsur musyawarah yang sehat yang
tidak menghambat kelancaran penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat
Desa.
(2) Pembentukan B.K.P.M.D. tingkat Pusat diatur dengan Keputusan
Presiden/Perdana Menteri Republik Indonesia.
(3) a. Pembentukan B.K.P.M.D. Daerah tingkat I dilakukan dengan
Keputusan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan
Masyarakat Desa.
b. Pembentukan B.K.P.M.D. Daerah tingkat II dilakukan oleh Kepala
Daerah tingkat I atas nama Menteri Transmigrasi, Koperasi dan
Pembangunan Masyarakat Desa.
c. Pembentukan B.K.P.M.D. Daerah Kecamatan dilakukan oleh Kepala
Daerah tingkat II atas nama Kepala Daerah tingkat I.
d. Pembentukan B.K.P.M.D. dilakukan oleh Camat atas nama Kepala
Daerah tingkat II.
(4) Mengenai daerah-daerah yang kedudukan/tingkatannya tidak dapat
disesuaikan dengan kedudukan/tingkatan daerah sebagai tersebut dalam
Peraturan Presiden ini, akan diatur lebih lanjut oleh B.K.P.M.D.
Pusat.
(5) Komisaris adalah tenaga yang cukup mempunyai pengalaman dan
pendidikan dalam hal Pembangunan Masyarakat Desa.
(6) B.K.P.M.D. Pusat dapat mengusulkan kepada Menteri Transmigrasi,
Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, agar daerah-daerah tertentu
dijadikan daerah percobaan/penyelidikan, yang pembinaannya menjadi
tanggung-jawab dari Biro Pembangunan Masyarakat Desa Departemen
Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.
(7) B.K.P.M.D. Pusat menyampaikan laporan tahunan kepada Pemerintah
tentang penyelenggaraan program Pembangunan Masyarakat Desa.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Sifat, bentuk dan susunan Daerah Kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 2 tahun 1957 oleh B.K.P.M.D. Pusat disesuaikan dengan sifat,
bentuk dan susunan Daerah Kecamatan menurut ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Presiden ini dalam waktu selekas mungkin.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 1960
Presiden Republik Indonesia,
Ttd.
SOEKARNO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 1960
Menteri Kehakiman,
Ttd.
SAHARDJO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN No. I 5 TAHUN 1960
tentang
ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
UMUM

Dalam mewujudkan masyarakat sosialis a la Indonesia, salah satu jalan
penting yang harus ditempuh oleh Pemerintah ialah menaikkan taraf hidup
rakyat secara merata, dengan mempertinggi produksi, pendapatan dengan
swadaya masyarakat desa.
Mengingat bahwa sebagian besar dari penduduk Indonesia hidup
didesa-desa, serta mengingat bahwa masyarakat desa telah mengambil peranan
yang sangat besar dalam revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia, dengan
segala pengorbanan-pengorbanan dan jasa-jasanya, maka Pemerintah wajib
menaruh perhatian penuh terhadap Pembangunan Masyarakat Desa, dan
Pembangunan Masyarakat Desa itu harus diselenggarakan untuk seluruh
masyarakat desa secara masal dan integral.
Masal berarti bahwa Pembangunan Masyarakat Desa diselenggarakan
diseluruh Indonesia. Integral berarti Pembangunan Masyarakat Desa itu
meliputi segala segi kehidupan masyarakat desa, baik kehidupan kejasmanian
maupun kerokhanian.
Mengingat urgensinya, pada taraf perkembangan dewasa ini titik berat
pembangunan masyarakat desa harus diletakkan pada pembangunan dibidang
sosial ekonomi, yakni pembangunan materiil yang ditujukan untuk memperbesar
kemakmuran rakyat secara merata, yang diselenggarakan secara seimbang
sehingga meliputi segala segi kehidupan ekonomi masyarakat desa.
Pada dasarnya penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa ditekan
kepada swadaya sehat masyarakat desa, dan Pemerintah memupuk serta
membimbing swadaya rakyat dengan berbagai usaha dan bantuan-bantuan.
Sumber-sumber potensi masyarakat desa, baik berupa kekayaan alam maupun
tenaga kerja rakyat harus dikerahkan secara gotong royong berdasarkan atas
azas kekeluargaan.
Sesuai dengan dasar susunan perekonomian yang tercantum dalam
Undang-undang Dasar 1945 pasal 33, organisasi penyelenggaraan perekonomian
desa adalah koperasi. Dengan demikian tiap-tiap kenaikan produksi dan
pendapatan rakyat menjamin pembagian yang rata.
Berbagai usaha dari instansi-instansi Pemerintah yang bergerak dalam
Pembangunan Masyarakat Desa harus dikoordinir sebaik-baiknya, sehingga
terdapat kerja-sama dan tercapai dayaguna yang sebesar-besarnya.
Koordinasi/kerja-sama antara instansi-instansi Pemerintah terse- but
diselenggarakan dari taraf pusat sampai kedaerah-daerah dan desa-desa,
dengan Kepala-kepala Daerah/Desa yang bersangkutan menjadi pusat dan
pimpinan koordinasi/kerja-samanya. Ini tidak berarti bahwa
jawatan-jawatan/instansi-instansi tersebut akan kehilangan garis-garis
hierarchienya maupun kewibawaannya; jawatan-jawatan/instansi-instansi
tersebut tetap bekerja dalam bidangnya masing-masing.
Untuk melancarkan koordinasi/kerja-sama antara
jawatan-jawatan/instansi-instansi tersebut perlu diselenggarakan
admnistrasi yang teratur dengan pertanggungan-jawab yang jelas. Tugas
penyelenggaraan administrasi ini dibebankan pada Departemen Transmigrasi,
Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa c.q. Biro Pembangunan Masyarakat
Desa.
Dengan terbentuknya Departemen Transmigrasi Koperasi dan Pembangunan
Masyarakat Desa, maka organisasi penyelenggaraan pembangunan masyarakat
desa yang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1957 perlu diubah
dan disesuaikan dengan sistim pemerintahan Kabinet Kerja dan Undang-undang
Dasar 1945. Berhubung dengan itu maka Peraturan Pemerintah No. 2, 27 dan 66
tahun 1957 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perlu dicabut.

Pasal 1
Dengan adanya ketentuan ini, tidak berarti bahwa pembangunan dibidang
lain dikesampingkan misalnya: kerochanian, keagamaan, pendidikan dan
kebudayaan. Sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan umum, maka dalam
pasal ini dapat dibaca pula bahwa pada dasarnya penyelenggaraan Pembangunan
Masyarakat Desa ditekankan pada swadaya sehat dalam masyarakat desa.
Organisasinya disesuaikan dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam
pasal 33 Undang-undang Dasar, ialah koperasi.

Pasal 2
Ketentuan ini menunjukkan peranan dari Kepala-kepala Daerah dalam hal
Pembangunan Masyarakat Desa, hal mana sesuai pula dengan kedudukannya
didalam rangka Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959. Agar tugas kewajiban
tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya mereka dibantu secara
langsung oleh Biro Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Transmigrasi,
Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 3
Ayat 1: Dalam ayat ini disebutkan pokok-pokok tugas dari Badan-badan
Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa pada umumnya dari taraf Pemerintahan
Pusat sampai kedaerah-daerah/desa, sebagai telah disinggung dalam
penjelasan umum.
ad a: menunjukkan sekali lagi, bahwa pada dasarnya usaha
Pembangunan Masyarakat Desa ini harus keluar dari swadaya
masyarakat desa sendiri: dan fihak Pemerintah pada pokoknya
hanya memberikan dorongan, bimbingan, asuhan dan sebagainya.
ad b: Cukup jelas.
ad c: Maksudnya ialah agar penggunaan dari segala macam bantuan
itu dapat diatur sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan
Pembangunan Masyarakat Desa dapat mencapai hasil yang
sebesar-besarnya.
ad d dan c: Cukup jelas.
Ayat 2: Dengan diadakannya Dewan Penasehat ini diharapkan agar Badan
Koordinasi taraf Pusat tersebut memperoleh kewibawaan yang secukupnya dan
dapat menjalankan tugasnya sebaik-baiknya.
Pasal 4
Ayat 1: Cukup jelas.
Ayat 2: Yang dimaksud dalam ayat ini dengan: Wakil Menteri/Penguasa Perang Tertinggi, ialah seorang pejabat/pegawai yang oleh
Menteri yang bersangkutan/Peperti ditunjuk untuk duduk dalam B.K.P.M.D.
Pusat sebagai wakilnya.
Ayat 3: Ketentuan ini diadakan berdasarkan atas pertimbangan
praktis, satu dan lain menambah-nambah kelancaran dan efficiency kerja.
Pasal 5.
Ayat 1: B.K.P.M.D. Pusat dalam menyelenggarakan kerja- sama
antara anggota-anggotanya berusaha memperoleh keputusan- keputusan yang
mengikat dan diikuti oleh instansi-instansi dari anggota-anggotanya.
Ayat 2: Ketentuan ini menunjukkan bahwa Biro Pembangunan
Masyarakat Desa Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan
Masyarakat Desa tidak akan campur tangan dalam bidang wewenang teknis
penyelenggaraan dari departemen-departemen masing-masing

Pasal 6
ad a: Cukup jelas.
ad b: Cukup jelas.
ad c: Dengan adanya ketentuan ini dimungkinkan dikut-serta-kannya
misalnya Kepala Bagian Desa dari Kantor Gubernur, satu dan lain atas dasar
pengalaman.
ad d: Ketentuan ini bersifat sementara. Yang penting ialah bahwa atas
pertimbangan-pertimbangan praktis tugas tersebut dibebankan kepada seorang
pegawai/pejabat dari Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan
Masyarakat Desa. Dalam waktu yang akan datang mungkin akan diadakan seorang
pejabat yang khusus untuk itu.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
ad a: Cukup jelas.
ad b: Cukup jelas.
ad c: Dalam ketentuan ini diberikan kemungkinan pula untuk
mengikut-sertakan seorang wakil dari instansi lain, jika hal yang demikian
itu dianggap perlu.
ad d: Conform penjelasan pada pasal 6 ad d.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Daerah Kecamatan adalah Daerah dimana pembangunan masyarakat desa
dikerjakan (operational area). B.K.P.M.D. Daerah Kecamatan benar-benar
merupakan Badan yang mengkoordinir pelaksanaan pembangunan masyarakat desa.
ad a: Cukup jelas.
ad b: Cukup jelas.
ad c: Yang dimaksud dengan wakil dari Badan/badan/Instansi-instansi
disini ialah yang mempunyai perhatian terhadap usaha pembangunan masyarakat
desa dan bukanlah orang-orang yang mewakili suatu aliran/politik dalam
masyarakat.
ad d: Cukup jelas. Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15 dan 16
Cukup jelas.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 82
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2021